Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, mendukung rencana perampingan birokrasi di Pemkab Kepulauan Seribu. Bahkan, Pemkab telah melakukan evaluasi dan mengusulkan agar beberapa dinas dihapuskan dan digabungkan menjadi satu lembaga yang sesuai dengan fungsinya.

Kalau bicara laut, maka fungsi itu harus kuat kaitannya dengan kelautan dan perikanan termasuk soal pariwisata

" Kalau bicara laut, maka fungsi itu harus kuat kaitannya dengan kelautan dan perikanan termasuk soal pariwisata ," ujar Budi Utomo, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Selasa (14/7).

Menurut Budi, di luar fungsi utama yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan, maka fungsi yang harus diperkuat sebagai wilayah kepulauan, yaitu soal kelautan dan pariwisata.

"Yang kami usulkan untuk digabung, yaitu badan penanggulangan bencana, damkar dan satpol PP bisa digabung,"i mbuhnya.

Sementara itu seksi yang diusulkan untuk dihapus seperti tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan UKM fungsinya dapat dialihkan secara teknis di tingkat kelurahan dan kecamatan.